Pengadilan Negeri Tangerang

Berita

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANGERANG

ZOOM MEETING SOSIALISASI RENCANA KERJA DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2026

ZOOM MEETING RAPAT KOORDINASI KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

SOSIALISASI PELAKSANAAN PANGGILAN MELALUI ROGATORI

Lebih lanjut

Pengumuman

RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE NOMOR: 163/PDT.G/2025/PN.TNG (FARIS SETIAWAN)

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR. 1507/PDT.G/2025/PN TNG (TINI SARDJITO (OEY SIN TIN))

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR. 1507/PDT.G/2025/PN TNG (SENI MOTOR SERVICE)

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR. 1507/PDT.G/2025/PN TNG (ALFONSUS WANGSAWIDJAJA (BONG KIM PO))

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR 1481/PDT.G/2025/PN.TNG (M SUTOYO ALIAS M. SUYOTO)

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI NOMOR: 4644 K/PDT/2025 JO. 355/PDT.G/2024/PN.TNG (LASTRI)

Lebih lanjut

Artikel

DIALEKTIKA KEPASTIAN DAN MORALITAS : MENCARI KEADILAN YANG BERNYAWA

SATU DATA SATU ARAH: INTEGRASI DIGITAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN WUJUDKAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

STANDARISASI RUANG SIDANG PENGADILAN (STRADA DILAN) UNTUK MEWUJUDKAN LAYANAN PERSIDANGAN YANG BERMARTABAT, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN

YURISPRUDENSI MA : KEDUDUKAN DIKTUM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA/SEBAGIAN DENGAN PERBAIKAN

YURISPRUDENSI PTUN : PENERAPAN ASAS PERSONAL RESPONSIBILITY UNTUK MENDAHULUKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PERKARA KEPEGAWAIAN

LANDMARK DECISION TERHADAP OBJEK TINDAK PIDANA YANG MENGANDUNG PERSELISIHAN KEPERDATAAN

YURISPRUDENSI MA RI : SYARAT WAJIB PENGGABUNGAN GUGATAN PERDATA

YURISPRUDENSI MA RI : KEDUDUKAN CONSERVATOIR BESLAG JAMINAN HUTANG BANK

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

Lebih lanjut

Peraturan

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 TENTANG PERUBAHAN SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 TENTANG PEMBARUAN PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADMN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

Lebih lanjut

Jam Kerja dan Jam Pelayanan PTSP

Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI

Maklumat Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Nilai IKM PN Tangerang

Nilai IPAK PN Tangerang

LRA DIPA

Laporan PNBP

IKPA 01 & 03

Image Gallery

Video Gallery

Piagam Penghargaan

Google Maps

2yu
html embed google map

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Typography Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Hati - hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Tangerang tanpa verifikasi resmi. | 1. Pengadilan Negeri Tangerang tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Hubungi PTSP Pengadilan Negeri Tangerang atau DM instagram @pn.tangerang atau kirimkan email ke pn.tanggerang@gmail.com jika menerima informasi mencurigakan. | 3. Cek info perkara Anda hanya di : https://sipp.pn-tangerang.go.id. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu. | 1. Seluruh aparat peradilan dimanapun berada, dilarang menerima tamu dari pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang atau sudah diperiksa dan diputus. | 2. Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi dari suatu perkara harus diterima, maka pertemuan tersebut harus dihadiri oleh 2 (dua) pihak yang berperkara, dengan terlebih dahulu mengajukan permoh | 3. Apabila salah satu pihak tidak hadir walaupun telah diberitahukan dengan resmi kepada yang bersangkutan, maka pertemuan harus disaksikan oleh salah seorang Pejabat Struktural di Kantor tersebut.