RAPAT EVALUASI KINERJA HAKIM DAN EVALUASI KINERJA HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG DAN BANK BTN CABANG TANGERANG.
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG PIMPIN RAPAT KOORDINASI KESEKRETARIATAN.
DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS ADAKAN HALAL BIHALAL.
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG MENERIMA KUNJUNGAN DANDIM 0510 KABUPATEN TANGERANG DAN KAPOLRES TANGERANG SELATAN.
Lebih lanjut
PENGUMUMAN LOCKDOWN PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS .
JAM OPERASIONAL PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.
PENGUMUMAN LOCKDOWN PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
HASIL SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Lebih lanjut
MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN.
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.