
SEKRETARIS MENGHADIRI UNDANGAN POLRES METRO TANGERANG KOTA DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP).
SEKRETARIS PIMPIN RAPAT REVIU SOP KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.
PUSAT PENELUSURUAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI TANGERANG.
WAKIL KETUA PIMPIN RAPAT EVALUASI MINGGUAN PETUGAS PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.
OPENING MEETING: LEAD ASSESOR WENDRA RAIS KOORDINIR ASSESOR PN TANGERANG LAKUKAN ASSESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PN TANGERANG.
Lebih lanjut
Lelang Barang dan Jasa
PENGUMUMAN LOCKDOWN PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS .
JAM OPERASIONAL PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.
PENGUMUMAN LOCKDOWN PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Lebih lanjut
MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN.
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut










Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.