SOSIALISASI E-COURT DAN E-LITIGASI OLEH PENGADILAN TINGGI BANTEN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) OLEH MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Pelatihan Building Great Relationship With Customer Bagi Pegawai Pengadilan
Rapat Kerja Daerah, Sosialisasi E-Litigasi dan Bukti Elektronik Pada Pengadilan Banten
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Tangerang
Lebih lanjut
Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tangerang
PANDUAN PELAKASANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Manual E-Court
PANGGILAN SIDANG No. Perkara : 20/Pdt.G/2018/PN Tng
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.