Pada hari kamis, 05 Maret 2026 telah dilaksanakan zoom meeting sosialisasi rencana kerja dan program prioritas pembangunan zona integritas tahun 2026 di Aula Lt.5 yang pimpin oleh Ketua didampingi oleh Wakil Ketua serta Panitera dan Sekretaris, Diikuti Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Direktur Jenderal Badilum, H. Bambang Myanto, dalam paparannya menekankan bahwa Pengadilan Negeri merupakan garda terdepan pelayanan peradilan. Oleh karena itu, tuntutan publik terhadap peradilan yang bersih dan profesional harus dijawab melalui kinerja yang optimal serta integritas yang tidak dapat ditawar.

“Kinerja dan integritas adalah dua pilar utama. Transformasi menuju peradilan modern berbasis teknologi harus diiringi dengan pengawasan yang efektif dan pembinaan berkelanjutan” tegasnya.

Peran Strategis Ketua dan Panitera

Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri memiliki peran strategis sebagai leader dan role model integritas, pengendali manajemen perkara dan kinerja, pelaksana pengawasan melekat (waskat), serta penjamin kualitas putusan dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sementara itu, Panitera berperan sebagai penanggung jawab administrasi perkara, penjamin validitas dan akurasi data perkara, pengelola biaya perkara secara akuntabel, serta pengawas ketepatan minutasi dan publikasi putusan.

Dirjen Badilum juga mengingatkan agar pengawasan tidak dilakukan sekadar formalitas. Masih ditemukan praktik pengawasan yang hanya bersifat administratif tanpa menyentuh substansi, sehingga berpotensi membuka celah penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan perkara (mbi)