Kamis, 09 April 2026 — Bertempat di Media Center Lantai 5, disampaikan berbagai kebijakan strategis terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.

Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bagian, Kasubbag PTIP dan operator RKAKL.

Dalam pemaparan Kepala Biro Perencanaan MA-RI,dijelaskan bahwa RO Khusus saat ini telah diperhitungkan sebagai bagian dari pengurangan anggaran Mahkamah Agung. Selain itu, program pembangunan rumah dinas flat serta pengadaan kendaraan yang sebelumnya diblokir dipastikan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2026. Kebijakan tersebut diikuti dengan pengalihan RO Khusus, rumah dinas flat, dan kendaraan yang diblokir ke dalam skema BA BUN, sementara anggaran yang bersumber dari PNBP tidak mengalami pengalihan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp8,9 triliun yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan tunjangan kinerja, gaji PPPK, serta gaji hakim. Anggaran tersebut telah dialokasikan baik ke tingkat pusat maupun seluruh satuan kerja.

Disampaikan pula bahwa ke depan tidak terdapat lagi skema ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Hasil optimalisasi anggaran yang ada tidak diperkenankan untuk digeser, dan apabila terdapat sisa anggaran pada akhir tahun, wajib dikembalikan ke BABUN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. (mbi)

@humasmahkamahagung
@ditjenbadilum
@pt_banten

#Pengadilannegeritangerang
#MahkamahAgungRI
#ditjenbadilum
#ptbanten #ptsp #pntangerang #kotatangerang #kabupatentangerang #tangerangselatan
#humasmahkamahagung
#NetralitasASN
#Banggamenjadibangsa
#BerAKHLAK
#indonesia