Tangerang, Selasa, 5 Agustus 2025 – Pengadilan Negeri Tangerang kembali melaksanakan Rapat Bulanan Kesekretariatan yang digelar di Ruang Media Center, dipimpin oleh Sekretaris PN Tangerang, Zulfikar Arif Rahman Purba bersama Perwakilan Hakim Pengawas dari Bidang TUK, Kepegawaian dan Ortala, Kepala Bagian Umum, para Kasubbag, serta dihadiri seluruh pelaksana kesekretariatan.
Dalam arahannya saat membuka rapat, Zulfikar menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan, kejujuran, dan penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan kesekretariatan. Beliau mengingatkan agar seluruh ASN senantiasa mematuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, penerapan nilai ASN BerAKHLAK dan upaya pembinaan bawahan juga menjadi sorotan utama dalam penguatan budaya kerja.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dan pembahasan sejumlah agenda strategis dari masing-masing subbagian, antara lain:
1. Tata Usaha dan Keuangan
• Agar dilakukan usulan penghapusan BMN untuk rumah dinas, meubelair lama, dan pengolah data yang kondisinya rusak berat
• Agar menindaklanjuti hasil monev Sarana dan Prasarana Disabilitas
• Agar melakukan revisi RPA: Disesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi program.
• Segera perbarui Banner dan stiker anti gratifikasi untuk mendukung kampanye antikorupsi dan anti gratifikasi yang berkesinambungan.
• Capaian Anggaran:
o DIPA 01: 66,2%
o DIPA 03: 53,3%
Capaian ini menunjukkan progres yang baik namun perlu terus dimaksimalkan hingga akhir tahun anggaran.
2. Kepegawaian dan Ortala
• Analisa Beban Kerja dan Jabatan agar segera diselesaikan,hal ini dibutuhkan untuk penghitungan kebutuhan dan penyesuaian SDM secara objektif.
3. PTIP
• Agar membuat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja (Proker) kesekretariatan sebelum rapat bulanan kesekretariatan dimulai.
• Agar memublikasi Capaian Output dan Kinerja
• agar melakukan inovasi postingan di media sosial, sebagai contoh pengembangan konten media sosial pengadilan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik.