Tangerang, Media PN Iconwin Tangerang
Jumat, 02 Februari 2024

Pada hari Jumat, 2 Pebruari 2024, Pengadilan Negeri Tangerang mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai Perma No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim. Perma Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung. Perma Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dilanjut dengan Sosialisasi Zona Integritas (ZI) yang merupakan  predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  Terakhir, sosialisasi mengenai Sertifikasi Mutu peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kualitas dan integrasi, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. 

Sosialisasi ini bertempat di ruang Aula lantai 5 Pengadilan Negeri Tangerang, pukul 08.30 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Bapak. Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Ketua Bapak. H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., Panitera Ibu Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H., CLA., dan Sekretaris Bapak Sekretaris, H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M., serta diikuti seluruh Bapak/Ibu Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Tangerang. 

“Untuk Perma Nomor. 7 tahun 2016, Hakim harus menyesuaikan seperti surat izin cuti sakit, surat izin keluar kantor, daftar datang/pulang, surat izin tidak masuk kerja harus sesuai. Untuk Perma Nomor. 8 tahun 2016 yang perlu diperhatikan setiap atasan wajib memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam ataupun di luar kedinasan. Dan untuk Perma Nomor. 9 Tahun 2016 Maksudnya itu adalah pengaduan baik dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun internal pengadilan”. Ujar ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

“Selanjutnya kita membahas mengenai Zona Integritas dimana ini dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan, Maka dari itu kita semua harus selalu memperhatikan kode etik masing – masing”. Ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

“Yang terakhir mengenai Sertifikasi Mutu peradilan unggul dan Tangguh (AMPUH) Badilum, dimana Ruang lingkup program ini meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan. Jangan lupa untuk mempelajari itu semua”. Ujar Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang. (lsl).

@humasmahkamahagung
@ditjenbadilum
@pt_banten

#Pengadilannegeritangerang
#MahkamahAgungRI
#ditjenbadilum
#ptbanten #ptsp #pntangerang #kotatangerang #kabupatentangerang #tangerangselatan
#humasmahkamahagung
#NetralitasASN
#Banggamenjadibangsa
#BerAKHLAK
#Indonesia