SATU DATA SATU ARAH: INTEGRASI DIGITAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN WUJUDKAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN, EFISIEN, DAN AKUNTABEL
Okt27

Di era transformasi digital yang kian pesat, integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Tanpa sinergi keduanya, arah .......
SelengkapnyaSTANDARISASI RUANG SIDANG PENGADILAN (STRADA DILAN) UNTUK MEWUJUDKAN LAYANAN PERSIDANGAN YANG BERMARTABAT, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN
Okt27

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang dikenal dengan istilah cabang kekuasaan di bidang yudikatif sebagaimana dimaksud dalam teori Trias Politica yang dicetuskan oleh Jhon Locke dan dikembangkan kemudian .......
SelengkapnyaYURISPRUDENSI PTUN : PENERAPAN ASAS PERSONAL RESPONSIBILITY UNTUK MENDAHULUKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PERKARA KEPEGAWAIAN
Agu11

Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) harus mendahulukan keadilan substantif ketika terjadi benturan antara .......
SelengkapnyaLANDMARK DECISION TERHADAP OBJEK TINDAK PIDANA YANG MENGANDUNG PERSELISIHAN KEPERDATAAN
Agu11

Perdamaian yang terjadi atas harta bersama, yang dilakukan setelah peristiwa pidana pencurian, secara hukum menghilangkan unsur delik pencurian itu sendiri. Landmark decision atau putusan penting merupakan putusan badan peradilan berkekuatan hukum .......
SelengkapnyaYURISPRUDENSI MA RI : SYARAT WAJIB PENGGABUNGAN GUGATAN PERDATA
Agu11

Berdasarkan kaidahhukum Putusan MA RI Nomor 1652 K/Sip/1975, kumulasi atau penggabungan beberapa gugatan wajib memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Kehidupan .......
Selengkapnya