Pengadilan Negeri Tangerang

Berita

LAPORAN INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN PN TANGERANG BULAN OKTOBER 2025

PEMUSNAHAN BERSAMA BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DAN BARANG BUKTI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP HASIL PENINDAKAN BEA DAN CUKAI

BEKERJALAH DENGAN ITQON

MEMPERINGATI HARI KESEHATAAN NASIONAL

SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

SOSIALISASI PROGRAM KEPEMILIKAN HUNIAN HAKIM DAN PENANDATANGANAN MOU IKAHI DENGAN BTN

ZOOM SOSIALISASI PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Lebih lanjut

Pengumuman

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR. 1507/PDT.G/2025/PN.TNG (TINI SARDJITO)

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR. 1507/PDT.G/2025/PN.TNG (SENI MOTOR SERVICE)

RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR. 1507/PDT.G/2025/PN.TNG (ALFONSUS WANGSAWIDJAJA)

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN NOMOR: 944/PDT.G/2025/PN.TNG (ALI EFFENDI)

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING NOMOR: 1347/PDT.G/2024/PN.TNG (AIDA MEIYARTI)

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING NOMOR: 1347/PDT.G/2024/PN.TNG (BAMBANG SUWARTO)

Lebih lanjut

Artikel

DIALEKTIKA KEPASTIAN DAN MORALITAS : MENCARI KEADILAN YANG BERNYAWA

SATU DATA SATU ARAH: INTEGRASI DIGITAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN WUJUDKAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

STANDARISASI RUANG SIDANG PENGADILAN (STRADA DILAN) UNTUK MEWUJUDKAN LAYANAN PERSIDANGAN YANG BERMARTABAT, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN

YURISPRUDENSI MA : KEDUDUKAN DIKTUM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA/SEBAGIAN DENGAN PERBAIKAN

YURISPRUDENSI PTUN : PENERAPAN ASAS PERSONAL RESPONSIBILITY UNTUK MENDAHULUKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PERKARA KEPEGAWAIAN

LANDMARK DECISION TERHADAP OBJEK TINDAK PIDANA YANG MENGANDUNG PERSELISIHAN KEPERDATAAN

YURISPRUDENSI MA RI : SYARAT WAJIB PENGGABUNGAN GUGATAN PERDATA

YURISPRUDENSI MA RI : KEDUDUKAN CONSERVATOIR BESLAG JAMINAN HUTANG BANK

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

Lebih lanjut

Peraturan

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 TENTANG PERUBAHAN SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 TENTANG PEMBARUAN PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADMN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

Lebih lanjut

Jam Kerja dan Jam Pelayanan PTSP

Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI

Maklumat Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Nilai IKM PN Tangerang

Nilai IPAK PN Tangerang

LRA DIPA

Laporan PNBP

IKPA 01 & 03

Image Gallery

Video Gallery

Piagam Penghargaan

Google Maps

2yu
html embed google map

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Typography Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Hati - hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Tangerang tanpa verifikasi resmi. | 1. Pengadilan Negeri Tangerang tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Hubungi PTSP Pengadilan Negeri Tangerang atau DM instagram @pn.tangerang atau kirimkan email ke pn.tanggerang@gmail.com jika menerima informasi mencurigakan. | 3. Cek info perkara Anda hanya di : https://sipp.pn-tangerang.go.id. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu. | 1. Seluruh aparat peradilan dimanapun berada, dilarang menerima tamu dari pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang atau sudah diperiksa dan diputus. | 2. Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi dari suatu perkara harus diterima, maka pertemuan tersebut harus dihadiri oleh 2 (dua) pihak yang berperkara, dengan terlebih dahulu mengajukan permoh | 3. Apabila salah satu pihak tidak hadir walaupun telah diberitahukan dengan resmi kepada yang bersangkutan, maka pertemuan harus disaksikan oleh salah seorang Pejabat Struktural di Kantor tersebut.