
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KASUBAG TATA USAHA & KEUANGAN MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI PERMOHONAN ALIH STATUS BMN
PEMBEKALAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
KPN TANGERANG MENGHADIRI ACARA PERESMIAN PEMBANGUNAN DAN RENOVASI GEDUNG/BANGUNAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
HAKIM PN TANGERANG MENGHADIRI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI KOTA TANGERANG
Lebih lanjut
CUTI BERSAMA IMLEK 2023
SK TIM PELAKSANA DAN PENILAI PELAYANAN PUBLIK
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN HAM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHUN 2022
Lelang Barang dan Jasa
Lebih lanjut
MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN.
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut













Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.