SELAMAT DATANG Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus . Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tangerang dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tangerang. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang. Lebih lanjut
LINTANG LAYANAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG adalah aplikasi berbasis Whatsapp untuk menjawab dan melayani permintaan informasi mengenai Perkara misalkan : Jadwal Sidang, Status Perkara, Denda Tilang dan lain sebagainya Semua sangat mudah, simple, cepat dan informatif. Bagaimana caranya.. Anda bisa langsung kirim pesan melalui whatsapp, ke nomor WA 08111507801 Lebih lanjut
Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat pencari keadilan dapat memohon informasi maupun mengajukan pengaduan melalui Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Lebih lanjut


 







 










Lebih lanjut

 

Informasi Daftar Perkara Lalu Lintas

 

Jadwal Sidang Hari Ini




"Informasi Jadwal Sidang, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, Sisa Panjar Perkara, Denda Tilang, Informasi Magang Dan Lain-lain bisa didapatkan di Layanan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang (LINTANG) di Nomor Whatsapp 08111507801"


Berita

KETUA PN TANGERANG MENGHADIRI PELANTIKAN WAKIL KETUA PT BANTEN
Keluarga Besar Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengucapkan: “Selamat dan Sukses atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan YM. Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten”
RAPAT PEMBAHASAN MANAJEMEN RISIKO
RAPAT PEMBAHASAN ANALISIS SWOT
RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD
Ucapan Selamat dan Sukses atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan YM. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
Ucapan Selamat dan Sukses atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan YM Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Lebih lanjut

Artikel

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN
PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA
SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT (SDT) DALAM PERJANJIAN - PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) : PENDEKATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
RASA TAKUT MENGINTERVENSI DAN MENGOKOHKAN KEMANDIRIAN HAKIM
PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING
PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA
Lebih lanjut









Jam Kerja dan Jam Pelayanan PTSP

Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI

Maklumat Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Nilai IKM PN Tangerang

Nilai IPAK PN Tangerang

LRA DIPA

Laporan PNBP

IKPA 01 & 03

Image Gallery

Video Gallery

Piagam Penghargaan

Google Maps


2yu
html embed google map

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

layanan pengadilan